Pertanyaan yg lbh menggelitik adalah “Adakah sekolah gratis & berkualitas?”. Gratis dan berkualitas seolah2 ditakdirkan utk selalu berseberangan, tapi di tempat kita kedua unsur tsb bergandengan. Sdh puluhan piala, piagam dan medali berjajar rapi di sekolah utk lomba & kejuaran di tingkat Kodya, Propinsi, bahkan hari ini anak2 kita sedang terpilih di Kejuaran Karate FORKI tingkat Nasional di Lampung.

Kebahagian terbesar adalah memberi bukan menerima, kami hanya berupaya utk menjadi bagian dari itu. Sederhana.

Kami ingin menjadi agen perubahan. Sdh beberapa sekolah lain yg berhasil ikut kami bidani dgn platform yg sama (gratis & berkualitas).

Salam….

Sama halnya di Banyuwangi, kondisi Sekolah Negeri Se-Banyuwangi menjadi sangat memprihatinkan.. Sekolah tidak boleh melakukan pemungutan sama sekali karena dana sekolah di Danai oleh Pihak Pemda, tetapi apalah daya Dana dari Pemda juga terbatas dan tidak mampu untuk mendanai Sekolah negeri Se Banyuwangi. Akhirnya Nasib sekolah jadi memprihatinkan, Guru dan Karyawan yg masih Honorer dan biasa disebut Karyawan HONDA (Honorer Pemda)malah tidak pernah Gajian sebelum dana Dari Pemda Cair, ada yg sampek 4 Bulan tidak Gajian.. dikarenakan tidak ada sumber sama sekali bagi sekolah untuk mendanai Gaji Karyawan.

Kebetulan saya juga sebagai tenaga Pengajar Di Salah satu sekolah Negeri di BAnyuwangi yg telah dirugikan Oleh Peraturan Pemda.

Aturan Pemda di Banyuwangi,
1. Sekolah Tidak boleh menerima Karyawan baru, dg Alasan semua karyawan akan di jadikan Pegawai negeri pada tahun 2009.
2. Sekolah tidak boleh meminta dana apapun dari wali murid, bila hal ini dilakukan maka Kepala Sekolah langsung dilepas dari Jabatannya tanpa alasan.
3. Gaji Karyawan seluruhnya ditanggung oleh Pemda..
4. Biaya Operasional sekolah ditanggung oleh Pemda.

Kita memang suka dengan yg gratis.. gratis.. asal dana sekolah tidak dikorupsi untuk kepentingan pribadi. kalau memang pemda tidak mampu seharusnya kebijakan dikembalikan ke sekolah masing – masing.

Ini kondisi di Banyuwangi.. kalau mungkin ada daerah yang keadaannya sama ya sabar saja. Bupatinya harusnya dipenjara karena telah menggelapkan uang sekolah..

Kalau sekolah gratis yang negeri (seperti yang digalakkan oleh walikota Bandung sejak menjelang Pilkada kemarin), memang serba salah, dari atas dinyatakan gratis, tapi sekolah bingung karena anggaran dari atas kurang, jadinya ya tidak seratus persen gratis, juga ada kuota, tidak semua siswa gratis, cuma berlaku buat sebagaian siswa saja.

pendidikan yang baik: mau yang gratis, mau yang murah, mau yang mutunya baek, mau yang dll…. yang penting mikirin ssuatu yang nyata n dikontribusiin langsung….